Studi Banding UPK Cipeundey Subang ke UPK Nagrak Sukabumi

berita-beritadotcom Para pelaku PNPM MD UPK Cipeundeuy, bertolak ke Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi, Selasa (20/05) untuk melakukan study banding program. Rombongan yang bertolak dari Cipeundeuy Subang, Jawa Barat berangkat Selasa dini hari tersebut dipimpin langsung Camat Cipeundeuy.

Rombongan dari Kecamatan Cipeundeuy tiba di kantor UPK PNPM MD Kecamatan Nagrak, yang berdomisili di Desa Nagrak Utara pagi hari. Selepas beristirahat, pukul 09. 00 wib, rombongan disambut di Aula Desa Nagrak Utara, oleh Camat Nagrak, Hj. Eni Nuraeni beserta para pelaku PNPM MD.

Dalam sambutan dan ucapan selamat datang, Hj. Eni Nuraeni, membeberkan tentang situasi dan kondisi Kecamatan Nagrak dan keberadaan PNPM MD diwilayahnya. Diselingi sedikit informasi, perihal dirinya dan status daerah otonom baru Sukabumi Utara.

UPK se Kab. Cirebon gelar Rakor

KESAMBI, (CNC).- Setiap orang pasti akan mengalami kegagalan dan kesalahan. Sebagai insan khususnya sebagai pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Perdesaan yang tangguh itu setiap kali gagal akan bangkit lagi. Belajar dari kegagalan itu kemudian bangkit. Dan begitu seterusnya.

Hal tersebut diungkapkan PjOKab PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Cirebon, Edi, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) UPK Kabupaten Cirebon di salah satu rumah makan Jalan Perjuangan Kota Cirebon, Senin (13/5).

“Pada dasarnya tidak satupun UPK yang ingin gagal dan salah. Maka dari itu, bagi seluruh pengurus UPK baik yang sudah lama dan baru yang belum gagal atau salah, saya harapkan tidak gagal dan salah,” ujar Edi yang disambut tepuk tangan hadirin. “Sebab, bila kita gagal dan salah, akan agak sulit untuk bangkitnya,” ujarnya.

Gerak Pemberdayaan Dana Surplus UPK Cibalong Garut

Cecep Sunandar (FK Cibalong-Garut)

UPK Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut, telah berpartisipasi dalam program PNPM-MP sejak tahun 2001. Selama periode 2001 s/d 2013 Unit Pengelola Kegiatan (UPK) ini telah mengelola dana program yang diterima dalam bentuk Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan disalurkan langsung kepada masyarakat untuk kegiatan pembangunan prasarana desa, Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP), Usaha Ekonomi Produktif (UEP), kegiatan pendidikan, kegiatan kesehatan dan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Ekonomi Perempuan.

   Kegiatan Dana bergulir yang di kelola UPK Cibalong sampai dengan 31 Desember 2013 telah mencapai Rp. 26.557.773.875,-. Aset tersebut merupakan gabungan dari saldo SPP dan UEP. Sampai dengan Desember 2013, jumlah kelompok peminjam SPP yang sedang dilayani sejumlah 206 kelompok dengan jumlah penerima pinjaman tidak kurang dari 2.472 orang. 

   Perkembangan kelompok UEP juga relatif baik. Sampai bulan Desember 2014 jumlah kelompok yang sedang dilayani sejumlah 37 kelompok. Jumlah anggota peminjam mencapai 244 orang. Tingkat pengembalian per bulan mencapai 98%. Hal ini menjadi salah satu indikator kesehatan UPK Cibalong.

   

Ketua UPK Majalengka dan Kuningan dilatih Penanganan Perkara oleh Kejari

   

Kuningan (20/02/2014) Dalam rangka pembinaan para ketua UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Program PNPM Mandiri Pedesaan yang diselenggarakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Provinsi Jawa Barat. Kegiatan diselenggarakan selama tiga hari sejak Senin hingga Rabu (17 -19/02) di Hotel Tirta Sanita Kuningan dan diikuti oleh peserta dari Kabupaten Kuningan (29 kecamatan) dan Majalengka (23 kecamatan). 

   Pada kesempatan tersebut Tim Penerangan Hukum Kejaksaan Negeri Kuningan yang terdiri dari Kasi Intelijen bapak Holil, SH., didampingi oleh Jaksa ibu Heni Agustiningsih bertindak sebagai narasumber. Materi yang disampaikan adalah Proses Penangan Perkara. Materi ini dianggap penting sebagai pembekalan bagi peserta yang terbiasa mengelola dana bergulir dan rentan terlibat penyalahgunana wewenang.

   

Kabupaten Bandung Tetap Lanjutkan PNPM Mandiri Perdesaan

   Bisnis-jabar.com, SOREANG--Pemkab Bandung memastikan pihaknya tidak akan menghentikan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri meskipun pemerintah pusat akan menghapus program itu mulai tahun depan. Bupati Bandung Dadang M Naser mengatakan salah satu yang menjadi alasan untuk terus melanjutkan program ini karena banyak membantu masyarakat, terutama masyarakat miskin.

   Menurut dia, PNPM mandiri di Kabupaten Bandung hampir 80% berjalan dengan baik, salah satunya UPK Padaringan Kecamatan Pangalengan yang bisa menyelenggarakan koperasi simpan pinjam. Hal ini yang diharapkan pemerintah, yakni adanya kemandirian dari masyarakat untuk menjalankan program dengan baik.

   "Sebelumnya pernah ada kredit usaha tani (KUT), tapi malah macet dan menggiring pengurusnya berurusan dengan kejaksaaan. Dengan PNPM, usaha koperasi bisa memberikan kecerahan bagi warga," ujarnya, Rabu (5/4/2014). Untuk program PNPM mandiri, pihaknya menggelontorkan duit sebesar Rp70 miliar. Anggaran tersebut dibagi dua, yakni PNPM mandiri perkotaan dan perdesaan, salah satunya untuk penguatan PNPM Mandiri UPK Padaringan.

   "Ada banyak PNPM Mandiri di Kabupaten Bandung yang berhasil seperti PNPM Ibun, Cikancung, dan Arjasari. Mereka pun akan mendapat penguatan dengan dana pendampingan dari Pemkab Bandung," ujarnya. Pihaknya berjanji akan terus memberikan pembinaan kepada sejumlah UPK yang dianggap berhasil termasuk UPK Padaringan.

   PNPM Mandiri merupakan salah satu strategi untuk menngurangi angka kemiskinan. Dikatakannya, pada 2010 lalu, angka kemiskinan di Kabupaten Bandung mencapai 12%. Tapi, 2013 ini, angka kemiskinan di Kabupaten Bandung mencapai 7%.

    "Salah satu yang mendongkrak angka kemiskinan, ya program PNPM Mandiri ini," katanya.(k6/k29)

Kejari Diminta Usut Penyunatan Anggaran Rutilahu

   

  CIBITUNG, BEnews - Kejaksaan Negri (Kejari) Cikarang, diminta segera mengusut dugaan penyelewengan, dengan penyunatan anggaran bantuan rumah tinggal tidak layak huni (Rutilahu) yang telah dianggarkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ( APBD) tahun 2013, oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi sebanyak 4500 unit Rutilahu, dengan anggaran Rp6 juta per unit. Hal itu disampaikan oleh Ketua Forum RT/RW Cibitung, Suyoto T, kepada Bekasi Ekspres News, Senin (6/1).

   Dijelaskan Suyoto, pihaknya sangat menyayangkan kenapa bantuan Rutilahu yang diperuntukan bagi masyarakat miskin yang hanya dengan anggaran Rp6 juta per unit tidak diberikan sepenuhnya untuk pembangunan tersebut. Maka diduga jelas sengaja anggaran tersebut disunat, untuk kepentingan pribadi pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dan Tim Pengelola Kegiatan Desa (TPK).

   

UPK Kab. Bekasi Lancarkan Program Rutilahu

   

  Bekasi (22/04).Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Bekasi, Abdul Karim mengklaim program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) berjalan sukses tanpa hambatan atau penyelewengan anggaran. 

   Padahal, tidak sedikit masyarakat yang menerima program tersebut mengeluh lantaran hasil dan anggaran tidak sesuai harapan dari anggaran yang sempat dikucurkan Rp.6 juta per rumah.

    "Sampai saat ini semua berjalan bagus, tidak ada penyelewengan anggaran dalam pengerjaannya," katanya kepada gobekasi, Selasa (22/4) disela-sela kegiatan penilaian lomba desa yang diadakan di Desa Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan.