Kabupaten Bandung Tetap Lanjutkan PNPM Mandiri Perdesaan

   Bisnis-jabar.com, SOREANG--Pemkab Bandung memastikan pihaknya tidak akan menghentikan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri meskipun pemerintah pusat akan menghapus program itu mulai tahun depan. Bupati Bandung Dadang M Naser mengatakan salah satu yang menjadi alasan untuk terus melanjutkan program ini karena banyak membantu masyarakat, terutama masyarakat miskin.

   Menurut dia, PNPM mandiri di Kabupaten Bandung hampir 80% berjalan dengan baik, salah satunya UPK Padaringan Kecamatan Pangalengan yang bisa menyelenggarakan koperasi simpan pinjam. Hal ini yang diharapkan pemerintah, yakni adanya kemandirian dari masyarakat untuk menjalankan program dengan baik.

   "Sebelumnya pernah ada kredit usaha tani (KUT), tapi malah macet dan menggiring pengurusnya berurusan dengan kejaksaaan. Dengan PNPM, usaha koperasi bisa memberikan kecerahan bagi warga," ujarnya, Rabu (5/4/2014). Untuk program PNPM mandiri, pihaknya menggelontorkan duit sebesar Rp70 miliar. Anggaran tersebut dibagi dua, yakni PNPM mandiri perkotaan dan perdesaan, salah satunya untuk penguatan PNPM Mandiri UPK Padaringan.

   "Ada banyak PNPM Mandiri di Kabupaten Bandung yang berhasil seperti PNPM Ibun, Cikancung, dan Arjasari. Mereka pun akan mendapat penguatan dengan dana pendampingan dari Pemkab Bandung," ujarnya. Pihaknya berjanji akan terus memberikan pembinaan kepada sejumlah UPK yang dianggap berhasil termasuk UPK Padaringan.

   PNPM Mandiri merupakan salah satu strategi untuk menngurangi angka kemiskinan. Dikatakannya, pada 2010 lalu, angka kemiskinan di Kabupaten Bandung mencapai 12%. Tapi, 2013 ini, angka kemiskinan di Kabupaten Bandung mencapai 7%.

    "Salah satu yang mendongkrak angka kemiskinan, ya program PNPM Mandiri ini," katanya.(k6/k29)

Kejari Diminta Usut Penyunatan Anggaran Rutilahu

   

  CIBITUNG, BEnews - Kejaksaan Negri (Kejari) Cikarang, diminta segera mengusut dugaan penyelewengan, dengan penyunatan anggaran bantuan rumah tinggal tidak layak huni (Rutilahu) yang telah dianggarkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ( APBD) tahun 2013, oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi sebanyak 4500 unit Rutilahu, dengan anggaran Rp6 juta per unit. Hal itu disampaikan oleh Ketua Forum RT/RW Cibitung, Suyoto T, kepada Bekasi Ekspres News, Senin (6/1).

   Dijelaskan Suyoto, pihaknya sangat menyayangkan kenapa bantuan Rutilahu yang diperuntukan bagi masyarakat miskin yang hanya dengan anggaran Rp6 juta per unit tidak diberikan sepenuhnya untuk pembangunan tersebut. Maka diduga jelas sengaja anggaran tersebut disunat, untuk kepentingan pribadi pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dan Tim Pengelola Kegiatan Desa (TPK).

   

UPK Kab. Bekasi Lancarkan Program Rutilahu

   

  Bekasi (22/04).Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Bekasi, Abdul Karim mengklaim program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) berjalan sukses tanpa hambatan atau penyelewengan anggaran. 

   Padahal, tidak sedikit masyarakat yang menerima program tersebut mengeluh lantaran hasil dan anggaran tidak sesuai harapan dari anggaran yang sempat dikucurkan Rp.6 juta per rumah.

    "Sampai saat ini semua berjalan bagus, tidak ada penyelewengan anggaran dalam pengerjaannya," katanya kepada gobekasi, Selasa (22/4) disela-sela kegiatan penilaian lomba desa yang diadakan di Desa Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan.

   

Wujudkan Akuntabilitas, UPK Sukaresik Tasikmalaya gelar MAD LPJ TA 2013

Peserta MAD LPJ Tahun 2013 UPK Kec. Sukaresik.
Peserta antusias mengikuti  acara tersebut

Sukaresik-Tasikmalaya (29/01/2014).Unit Pengelola kegiatan UPK Kecamatan Sukaresikmelaksanakan Laporan Pertanggungjawaban realisasi PNPM Mandiri Perdesaan Tangun Anggaran 2013 bertempat di Aula KecamatanSukaresik,

   Hadir dalam acara tersebut Camat Sukaresik, Kapolsek Sukaresik, Danramil Pagerageung/Sukaresik, unsur pengurus UPK Sukaresik (PJoK, FK, FT, BKAD, BPUPK, ketua dan Staf UPK), hadir juga Kepala Desa, 1 orang TPK, 1 orang perwakilan laki-laki dan 3 orang wakil Perempuan dari 8 Desa yang ada di Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya.

   Peserta rapat pun sangat antusaias dalam mengikuti pelaksanaan LPJ, bertindak selaku pimpinan rapat ketua BKAD kecamatan Sukaresik dan dibuka oleh Camat Sukaresik.Dalam Sesi tanya jawab pun Ketua UPK menampung segala kritik dan saran untuk membangun.

   

Kuningan miliki 523 Koperasi Simpan Pinjam

     

Kuningan News – Koperasi di Kabupaten Kuningan ternyata berjumlah 523. Namun, dari jumlah ini, hanya 419 koperasi yang masih aktif. Sisanya, dinyatakan mati suri alias tidak aktif atau tidak beroperasi. Dari keseluruhan koperasi aktif, hampir sekitar 70 persennya bergerak dibidang simpan pinjam. Sisanya, ada yang bergerak dibidang perdagangan, koperasi jasa angkutan, dan lain sebagainnya.

   Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi, Denni Sukriandani, SH kepada Kuningan News, Jumat (21/3/2014) mengatakan, pihaknya akan terus melakukan pemberdayaan terhadap koperasi yang ada. Koperasi yang aktif, akan dikembangkan, sedangkan yang tidak aktif, akan coba dihidupkankembali.

     “Pemberdayaan koperasi adalah komitmen kita bersama. Sebab, koperasi merupakan salah satu urat nadi perekonomian masyarakat. Koperasi, adalah sistem ekonomi kerakyatan khas Indonesia,”katanya.(zat)

BPMPD Bekasi Duga Ada Penyimpangan Proyek Rutilahu

   

CIKARANG_DAKTACOM: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Bekasi menemukan penyimpangan anggaran di dua desa dalam program perbaikan rumah tidak layak huni.Temuan itu diungkapkan Kepala BPMPD Kabupaten Bekasi, Abdullah Karim, Selasa (21/1/14).

   Dikatakan, BPMPD akan kembali megundang Unit Pelaksana Kerja (UPK) yang ada diwilayah Kabupaten Bekasi. Hal tersebut dilakukan menyusul adanya temuan penyelewengan di dua desa. Dijelaskannya, bukti-bukti yang ditemukan pihaknya terkait seperti pembelian bahan material tidak sampai Rp.6 juta. Namun Abdul Karim tidak menyebutkan desa apa saja yang diduga menyelewengkan proyek rumah tak layak huni.

   

Dana PNPM MPd di Kabupaten Bandung Meningkat Tiap Tahun

Soreang (18/03/2014).Anggaran PNPM Mandiri Kab Bandung setiap tahunnya diklaim mengalami peningkatan. Tahun ini anggaran PNPM mencapai Rp18,450 miliar dari tahun sebelumnya Rp18 miliar. Kabid Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kab. Bandung, Agus Ruhyana menyebutkan, dana pendampingan pada tahun ini mencapai Rp4,5 miliar.

    "Dana pendampingan pada tahun lalu mencapai Rp3,266 miliar. Dana pendampingan ini setiap tahunnya selalu kami anggarkan," katanya, kepada wartawan, Selasa (18/3/2014). Proses pencairan dana PNPM ini langsung ditransfer pada rekening UPK sesuai surat penetapan camat melalui musyawarah antar daerah dan telah diverifikasi ulang oleh pusat.

   

Sanksi Kecamatan Potensi Bermasalah

   

TEMPURAN, RAKA- Ancar-ancar sanksi program yang mengancam Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Tempuran akibat tunggakan lebih dari Rp 1 miliar, Camat Tempuran Suwandi, tetap optimis bahwa UPK Kecamatan Tempuran tidak akan terkena sanksi program. Pasalnya berbagai upaya telah dilakukan meskipun menempuh jalur hukum sekalipun.

    "Kita akui UPK Kecamatan Tempuran ini masuk kategori tidak sehat dan bermasalah, tapi kita telah melakukan penanggulangannya termasuk jalur hukum sekalipun," katanya, Rabu (19/3).Ia mengingatkan kepada para TPK dan semua masyarakat Tempuran, agar upayanya jangan sampai sia-sia. Dirinya juga belum bisa memastikan selamat atau tidak untuk program UPK di tahun 2015 dari ancaman sanksi program tersebut. 

   

Tingkatkan Jurnalisme Warga, UPK Sedong Cirebon Gelar Pelatihan

SEDONG, (CNC).- Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Mekarsari Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon menyelenggarakan pelatihan jurnalistik di aula Kantor Kuwu Panongan, Kamis (20/3).

    Acara yang dibuka Kasi Pemerintahan, Yayan Sunarya, menurut Ketua UPK, Kodir, diikuti oleh 30 orang berasal dari 10 desa se-Kecamatan Sedong. Kegiatan ini digelar bertujuan untuk memberikan bekal keterampilan menulis berita bagi pelaku PNPM.

 “UPK Sedong saat ini sedang membangun website dengan nama www.bewaraupksedong.com, oleh karena itu pelatihan ini dimaksudkan mempersiapkan SDM guna mengisi web yang tengah kami bangun,” ujar Kodir.

   

UPK Tanjungsari Bogor santuni 300 anak Yatim

     

Tanjungsari,Bogor | Program Nasional      Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Kecamatan Tanjungsari memberikan santunan kepada 300 anak yatim yang berasal dari 10 desa di Kecamatan Tanjungsari. PNPM juga memberikan Insentif Pengembalian Tepat Waktu (IPTW) kepada anggota yang tidak pernah menunggak pinjaman. Selain itu, PNPM juga melakukan bedah Warung Serba Ada (Waserda) di rest area Masjid Agung Tanjungsari sebanyak 10 kios yang merupakan milik anggota Simpan Pinjam Perempuan (SPP). 

      Dana itu berasal dari dana sosial yang memang telah dianggarkan dan masuk agenda tetap sebesar Rp 122 juta. Acara yang digelar di halaman masjid agung ini dihadiri Kepala BPMPD Kabupaten Bogor, Roy Khaerudin, Unsur Muspika Tanjungsari dan anggota PNPM.“Hari ini kami mengeksekusi dana tahun anggaran 2013 dengan sasaran pemberian santunan kepada anak yatim dari sepuluh desa se-Kecamatan Tanjungsari. Kami juga melakukan bedah warung serba ada bagi anggota SPP.