Tim Penilai Sikompak Award kunjungi UPK Kasokandel

Majalengka. Tim penilai Anugerah Sikompak Award Provinsi Jawa Barat mengunjungi UPK Kasokandel (Rabu, 20/08/2014). Tim yang beranggotan 9 (sembilan) orang tersebut tiba di lokasi pukul 09.30 WIB. Sebagai penggembira, Tim penilai disambut meriah dengan tarian tradisional. Meskipun sederhana, tetapi sambutan ini cukup mengesankan Tim Penilai karena pelestarian budaya lokal.

    Mewakili Tuan rumah, Pipin Ma’arif dari BPMDPKB (Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana) Kabupaten Majalengka mengungkapkan kegembiraannya. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa pemkab Majalengka mengapreasiasi kedatangan Tim Penilai ke UPK Kasokandel. “Semoga kedatangan Tim Penilai bisa memberikan yang terbaik bagi prestasi majalengka”, ungkap Penangggung Jawab Operasional PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Majalengka itu.

     

Rumah Layak Huni sebagai Solusi Kehidupan Lansia

Kuswan SP (FK Cikalong-Tasikmalaya)    

   

Di Kecamatan Cikalong, perhatian terhadap lansia dengan memanfaatkan dana surplus UPK juga pernah dilakukan melalui pembagian sembako (kebutuhan pangan). Hanya saja, kegiatan-kegiatan sosial seperti bantuan sembako tersebut dirasa kurang memenuhi prinsip keberlanjutan yang merupakan prinsip pokok PNPM. Pembagian sembako terkesan ‘sehari habis’ dan peningkatan kualitas hidup si lansia penerima manfaat kurang begitu terlihat signifikan. Oleh sebab itu, pemanfaatan dana sosial untuk lansia tidak mampu tahun ini difokuskan pada bantuan sandang dan papan yang setidaknya ‘lebih awet’.

   Aki-aki dan nini-nini atau para lanjut usia (lansia) sering mendapat stigma negatif sebagai orang yang sering menderita penyakit “B” seperti batuk, bongkok, boson (sulit menahan buang angin), bengék (sesak napas), budug (penyakit kulit), boyot (lemah fisik), begang (kurus keriput) dan penyakit-penyakit “B” lainnya. Hal tersebut memang tidak bisa disangkal karena memang banyak menimpa para lansia. 

   

UPK Cikalong Bantu Siswa Kurang Mampu,

Kuswan,SP (FK Cikalong-Tasikmalaya)   

   

Belum sampai sewindu usia Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kecamatan Cikalong. Dengan modal awal kegiatan Simpan Pinjam Khusus Kelompok Perempuan (SPP) sebesar Rp.1.985.700.000 yang diperoleh sejak tahun 2007 hingga tahun 2012, pada akhir 2013 lalu, tercatat terdapat alokasi pinjaman sebesar Rp. 26.153.200.000 untuk 298 kelompok dengan anggota 3.872 orang perempuan. Tidak hanya itu, dari hasil pengelolaan ekonomi bergulir tersebut, UPK Cikalong berhasil membukukan laba kotor sebesar Rp 925.393.089.

    Melalui musyawarah antar desa, dari angka surplus tersebut disepakati untuk dialokasikan sebagai bantuan langsung rumah tangga miskin sebesar Rp 169.000.000. Dari total anggaran ini, sebesar Rp 22.140.000 digunakan untuk kegiatan BASIS KURMA (bantuan siswa kurang mampu) berupa pembagian perlengkapan sekolah (sepatu, tas, buku, alat tulis) untuk 259 siswa RTM yang tersebar di Desa Cikalong, Kalapagenep, Kubangsari, Sindangjaya dan Cikadu.

   

Tekad UPK Cingambul Majalengka dalam Layanan Masyarakat

Reporter: Hikmat (FK Cingambul)
Setelah sekian lama dinantikan, gedung baru Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Cingambul akhirnya diresmikan oleh Bupati Majalengka (Kamis 05/06). Gedung megah dengan struktur tiga lantai tersebut secara resmi menjadi milik bersama dan akan menjadi pusat pelayanan perekonomian masyarakat miskin di Kecamatan Cingambul.

Meskipun kami pagi ketika itu suasana sedang gerimis, akan tetapi tidak mengurangi animo masyarakat berbondong-bondong datang pada acara peresmian. Tak hanya kalangan muda, tampak anak-anak bahkan kaum manula pun ikut menyaksikan. Perwakilan UPK dari 23 kecamatan, Satker dan Fasilitator kabupaten tampak hadir. Agenda pagi itu adalah jalan santai bersamaan dengan peringatan hari jadi Majalengka ke-524.

Studi Banding UPK Cipeundey Subang ke UPK Nagrak Sukabumi

berita-beritadotcom Para pelaku PNPM MD UPK Cipeundeuy, bertolak ke Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi, Selasa (20/05) untuk melakukan study banding program. Rombongan yang bertolak dari Cipeundeuy Subang, Jawa Barat berangkat Selasa dini hari tersebut dipimpin langsung Camat Cipeundeuy.

Rombongan dari Kecamatan Cipeundeuy tiba di kantor UPK PNPM MD Kecamatan Nagrak, yang berdomisili di Desa Nagrak Utara pagi hari. Selepas beristirahat, pukul 09. 00 wib, rombongan disambut di Aula Desa Nagrak Utara, oleh Camat Nagrak, Hj. Eni Nuraeni beserta para pelaku PNPM MD.

Dalam sambutan dan ucapan selamat datang, Hj. Eni Nuraeni, membeberkan tentang situasi dan kondisi Kecamatan Nagrak dan keberadaan PNPM MD diwilayahnya. Diselingi sedikit informasi, perihal dirinya dan status daerah otonom baru Sukabumi Utara.

UPK se Kab. Cirebon gelar Rakor

KESAMBI, (CNC).- Setiap orang pasti akan mengalami kegagalan dan kesalahan. Sebagai insan khususnya sebagai pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Perdesaan yang tangguh itu setiap kali gagal akan bangkit lagi. Belajar dari kegagalan itu kemudian bangkit. Dan begitu seterusnya.

Hal tersebut diungkapkan PjOKab PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Cirebon, Edi, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) UPK Kabupaten Cirebon di salah satu rumah makan Jalan Perjuangan Kota Cirebon, Senin (13/5).

“Pada dasarnya tidak satupun UPK yang ingin gagal dan salah. Maka dari itu, bagi seluruh pengurus UPK baik yang sudah lama dan baru yang belum gagal atau salah, saya harapkan tidak gagal dan salah,” ujar Edi yang disambut tepuk tangan hadirin. “Sebab, bila kita gagal dan salah, akan agak sulit untuk bangkitnya,” ujarnya.

Gerak Pemberdayaan Dana Surplus UPK Cibalong Garut

Cecep Sunandar (FK Cibalong-Garut)

UPK Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut, telah berpartisipasi dalam program PNPM-MP sejak tahun 2001. Selama periode 2001 s/d 2013 Unit Pengelola Kegiatan (UPK) ini telah mengelola dana program yang diterima dalam bentuk Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan disalurkan langsung kepada masyarakat untuk kegiatan pembangunan prasarana desa, Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP), Usaha Ekonomi Produktif (UEP), kegiatan pendidikan, kegiatan kesehatan dan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Ekonomi Perempuan.

   Kegiatan Dana bergulir yang di kelola UPK Cibalong sampai dengan 31 Desember 2013 telah mencapai Rp. 26.557.773.875,-. Aset tersebut merupakan gabungan dari saldo SPP dan UEP. Sampai dengan Desember 2013, jumlah kelompok peminjam SPP yang sedang dilayani sejumlah 206 kelompok dengan jumlah penerima pinjaman tidak kurang dari 2.472 orang. 

   Perkembangan kelompok UEP juga relatif baik. Sampai bulan Desember 2014 jumlah kelompok yang sedang dilayani sejumlah 37 kelompok. Jumlah anggota peminjam mencapai 244 orang. Tingkat pengembalian per bulan mencapai 98%. Hal ini menjadi salah satu indikator kesehatan UPK Cibalong.

   

Ketua UPK Majalengka dan Kuningan dilatih Penanganan Perkara oleh Kejari

   

Kuningan (20/02/2014) Dalam rangka pembinaan para ketua UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Program PNPM Mandiri Pedesaan yang diselenggarakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Provinsi Jawa Barat. Kegiatan diselenggarakan selama tiga hari sejak Senin hingga Rabu (17 -19/02) di Hotel Tirta Sanita Kuningan dan diikuti oleh peserta dari Kabupaten Kuningan (29 kecamatan) dan Majalengka (23 kecamatan). 

   Pada kesempatan tersebut Tim Penerangan Hukum Kejaksaan Negeri Kuningan yang terdiri dari Kasi Intelijen bapak Holil, SH., didampingi oleh Jaksa ibu Heni Agustiningsih bertindak sebagai narasumber. Materi yang disampaikan adalah Proses Penangan Perkara. Materi ini dianggap penting sebagai pembekalan bagi peserta yang terbiasa mengelola dana bergulir dan rentan terlibat penyalahgunana wewenang.

   

Kabupaten Bandung Tetap Lanjutkan PNPM Mandiri Perdesaan

   Bisnis-jabar.com, SOREANG--Pemkab Bandung memastikan pihaknya tidak akan menghentikan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri meskipun pemerintah pusat akan menghapus program itu mulai tahun depan. Bupati Bandung Dadang M Naser mengatakan salah satu yang menjadi alasan untuk terus melanjutkan program ini karena banyak membantu masyarakat, terutama masyarakat miskin.

   Menurut dia, PNPM mandiri di Kabupaten Bandung hampir 80% berjalan dengan baik, salah satunya UPK Padaringan Kecamatan Pangalengan yang bisa menyelenggarakan koperasi simpan pinjam. Hal ini yang diharapkan pemerintah, yakni adanya kemandirian dari masyarakat untuk menjalankan program dengan baik.

   "Sebelumnya pernah ada kredit usaha tani (KUT), tapi malah macet dan menggiring pengurusnya berurusan dengan kejaksaaan. Dengan PNPM, usaha koperasi bisa memberikan kecerahan bagi warga," ujarnya, Rabu (5/4/2014). Untuk program PNPM mandiri, pihaknya menggelontorkan duit sebesar Rp70 miliar. Anggaran tersebut dibagi dua, yakni PNPM mandiri perkotaan dan perdesaan, salah satunya untuk penguatan PNPM Mandiri UPK Padaringan.

   "Ada banyak PNPM Mandiri di Kabupaten Bandung yang berhasil seperti PNPM Ibun, Cikancung, dan Arjasari. Mereka pun akan mendapat penguatan dengan dana pendampingan dari Pemkab Bandung," ujarnya. Pihaknya berjanji akan terus memberikan pembinaan kepada sejumlah UPK yang dianggap berhasil termasuk UPK Padaringan.

   PNPM Mandiri merupakan salah satu strategi untuk menngurangi angka kemiskinan. Dikatakannya, pada 2010 lalu, angka kemiskinan di Kabupaten Bandung mencapai 12%. Tapi, 2013 ini, angka kemiskinan di Kabupaten Bandung mencapai 7%.

    "Salah satu yang mendongkrak angka kemiskinan, ya program PNPM Mandiri ini," katanya.(k6/k29)

Kejari Diminta Usut Penyunatan Anggaran Rutilahu

   

  CIBITUNG, BEnews - Kejaksaan Negri (Kejari) Cikarang, diminta segera mengusut dugaan penyelewengan, dengan penyunatan anggaran bantuan rumah tinggal tidak layak huni (Rutilahu) yang telah dianggarkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ( APBD) tahun 2013, oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi sebanyak 4500 unit Rutilahu, dengan anggaran Rp6 juta per unit. Hal itu disampaikan oleh Ketua Forum RT/RW Cibitung, Suyoto T, kepada Bekasi Ekspres News, Senin (6/1).

   Dijelaskan Suyoto, pihaknya sangat menyayangkan kenapa bantuan Rutilahu yang diperuntukan bagi masyarakat miskin yang hanya dengan anggaran Rp6 juta per unit tidak diberikan sepenuhnya untuk pembangunan tersebut. Maka diduga jelas sengaja anggaran tersebut disunat, untuk kepentingan pribadi pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dan Tim Pengelola Kegiatan Desa (TPK).

   

UPK Kab. Bekasi Lancarkan Program Rutilahu

   

  Bekasi (22/04).Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Bekasi, Abdul Karim mengklaim program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) berjalan sukses tanpa hambatan atau penyelewengan anggaran. 

   Padahal, tidak sedikit masyarakat yang menerima program tersebut mengeluh lantaran hasil dan anggaran tidak sesuai harapan dari anggaran yang sempat dikucurkan Rp.6 juta per rumah.

    "Sampai saat ini semua berjalan bagus, tidak ada penyelewengan anggaran dalam pengerjaannya," katanya kepada gobekasi, Selasa (22/4) disela-sela kegiatan penilaian lomba desa yang diadakan di Desa Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan.

   

Wujudkan Akuntabilitas, UPK Sukaresik Tasikmalaya gelar MAD LPJ TA 2013

Peserta MAD LPJ Tahun 2013 UPK Kec. Sukaresik.
Peserta antusias mengikuti  acara tersebut

Sukaresik-Tasikmalaya (29/01/2014).Unit Pengelola kegiatan UPK Kecamatan Sukaresikmelaksanakan Laporan Pertanggungjawaban realisasi PNPM Mandiri Perdesaan Tangun Anggaran 2013 bertempat di Aula KecamatanSukaresik,

   Hadir dalam acara tersebut Camat Sukaresik, Kapolsek Sukaresik, Danramil Pagerageung/Sukaresik, unsur pengurus UPK Sukaresik (PJoK, FK, FT, BKAD, BPUPK, ketua dan Staf UPK), hadir juga Kepala Desa, 1 orang TPK, 1 orang perwakilan laki-laki dan 3 orang wakil Perempuan dari 8 Desa yang ada di Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya.

   Peserta rapat pun sangat antusaias dalam mengikuti pelaksanaan LPJ, bertindak selaku pimpinan rapat ketua BKAD kecamatan Sukaresik dan dibuka oleh Camat Sukaresik.Dalam Sesi tanya jawab pun Ketua UPK menampung segala kritik dan saran untuk membangun.

   

Kuningan miliki 523 Koperasi Simpan Pinjam

     

Kuningan News – Koperasi di Kabupaten Kuningan ternyata berjumlah 523. Namun, dari jumlah ini, hanya 419 koperasi yang masih aktif. Sisanya, dinyatakan mati suri alias tidak aktif atau tidak beroperasi. Dari keseluruhan koperasi aktif, hampir sekitar 70 persennya bergerak dibidang simpan pinjam. Sisanya, ada yang bergerak dibidang perdagangan, koperasi jasa angkutan, dan lain sebagainnya.

   Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi, Denni Sukriandani, SH kepada Kuningan News, Jumat (21/3/2014) mengatakan, pihaknya akan terus melakukan pemberdayaan terhadap koperasi yang ada. Koperasi yang aktif, akan dikembangkan, sedangkan yang tidak aktif, akan coba dihidupkankembali.

     “Pemberdayaan koperasi adalah komitmen kita bersama. Sebab, koperasi merupakan salah satu urat nadi perekonomian masyarakat. Koperasi, adalah sistem ekonomi kerakyatan khas Indonesia,”katanya.(zat)

BPMPD Bekasi Duga Ada Penyimpangan Proyek Rutilahu

   

CIKARANG_DAKTACOM: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Bekasi menemukan penyimpangan anggaran di dua desa dalam program perbaikan rumah tidak layak huni.Temuan itu diungkapkan Kepala BPMPD Kabupaten Bekasi, Abdullah Karim, Selasa (21/1/14).

   Dikatakan, BPMPD akan kembali megundang Unit Pelaksana Kerja (UPK) yang ada diwilayah Kabupaten Bekasi. Hal tersebut dilakukan menyusul adanya temuan penyelewengan di dua desa. Dijelaskannya, bukti-bukti yang ditemukan pihaknya terkait seperti pembelian bahan material tidak sampai Rp.6 juta. Namun Abdul Karim tidak menyebutkan desa apa saja yang diduga menyelewengkan proyek rumah tak layak huni.

   

Dana PNPM MPd di Kabupaten Bandung Meningkat Tiap Tahun

Soreang (18/03/2014).Anggaran PNPM Mandiri Kab Bandung setiap tahunnya diklaim mengalami peningkatan. Tahun ini anggaran PNPM mencapai Rp18,450 miliar dari tahun sebelumnya Rp18 miliar. Kabid Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kab. Bandung, Agus Ruhyana menyebutkan, dana pendampingan pada tahun ini mencapai Rp4,5 miliar.

    "Dana pendampingan pada tahun lalu mencapai Rp3,266 miliar. Dana pendampingan ini setiap tahunnya selalu kami anggarkan," katanya, kepada wartawan, Selasa (18/3/2014). Proses pencairan dana PNPM ini langsung ditransfer pada rekening UPK sesuai surat penetapan camat melalui musyawarah antar daerah dan telah diverifikasi ulang oleh pusat.

   

Sanksi Kecamatan Potensi Bermasalah

   

TEMPURAN, RAKA- Ancar-ancar sanksi program yang mengancam Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Tempuran akibat tunggakan lebih dari Rp 1 miliar, Camat Tempuran Suwandi, tetap optimis bahwa UPK Kecamatan Tempuran tidak akan terkena sanksi program. Pasalnya berbagai upaya telah dilakukan meskipun menempuh jalur hukum sekalipun.

    "Kita akui UPK Kecamatan Tempuran ini masuk kategori tidak sehat dan bermasalah, tapi kita telah melakukan penanggulangannya termasuk jalur hukum sekalipun," katanya, Rabu (19/3).Ia mengingatkan kepada para TPK dan semua masyarakat Tempuran, agar upayanya jangan sampai sia-sia. Dirinya juga belum bisa memastikan selamat atau tidak untuk program UPK di tahun 2015 dari ancaman sanksi program tersebut. 

   

Tingkatkan Jurnalisme Warga, UPK Sedong Cirebon Gelar Pelatihan

SEDONG, (CNC).- Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Mekarsari Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon menyelenggarakan pelatihan jurnalistik di aula Kantor Kuwu Panongan, Kamis (20/3).

    Acara yang dibuka Kasi Pemerintahan, Yayan Sunarya, menurut Ketua UPK, Kodir, diikuti oleh 30 orang berasal dari 10 desa se-Kecamatan Sedong. Kegiatan ini digelar bertujuan untuk memberikan bekal keterampilan menulis berita bagi pelaku PNPM.

 “UPK Sedong saat ini sedang membangun website dengan nama www.bewaraupksedong.com, oleh karena itu pelatihan ini dimaksudkan mempersiapkan SDM guna mengisi web yang tengah kami bangun,” ujar Kodir.

   

UPK Tanjungsari Bogor santuni 300 anak Yatim

     

Tanjungsari,Bogor | Program Nasional      Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Kecamatan Tanjungsari memberikan santunan kepada 300 anak yatim yang berasal dari 10 desa di Kecamatan Tanjungsari. PNPM juga memberikan Insentif Pengembalian Tepat Waktu (IPTW) kepada anggota yang tidak pernah menunggak pinjaman. Selain itu, PNPM juga melakukan bedah Warung Serba Ada (Waserda) di rest area Masjid Agung Tanjungsari sebanyak 10 kios yang merupakan milik anggota Simpan Pinjam Perempuan (SPP). 

      Dana itu berasal dari dana sosial yang memang telah dianggarkan dan masuk agenda tetap sebesar Rp 122 juta. Acara yang digelar di halaman masjid agung ini dihadiri Kepala BPMPD Kabupaten Bogor, Roy Khaerudin, Unsur Muspika Tanjungsari dan anggota PNPM.“Hari ini kami mengeksekusi dana tahun anggaran 2013 dengan sasaran pemberian santunan kepada anak yatim dari sepuluh desa se-Kecamatan Tanjungsari. Kami juga melakukan bedah warung serba ada bagi anggota SPP. 

       

Ketua Baru di UPK Lemahabang Karawang Akhirnya Terpilih

   

LEMAHABANG WADAS, RAKA- Mengantongi 56 suara dari 66 suara saat Forum Musyawarah Antar Desa (MAD) khusus, H Nana Nurunjana terpilih menjadi ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Gema Lembayung, Kecamatan Lemahabang, untuk periode tiga tahun mendatang. H Nana menang telak setelah mengalahkan H Surya Sakit yang hanya mengantongi 6 suara dan Muhiddin BK 1 suara.

   Usai pemilihan H Nana mengatakan, sebagaimana komitmen awal, dirinya memiliki visi yang jelas untuk penyelamatan UPK Lemahabang. Pasalnya, angka tunggakan SPP yang menembus lebih dari Rp 800 juta harus segera dirapikan. Menurut Nana, upaya menekan angka kolektabilitas tersebut, dalam waktu dekat pihaknya akan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dan upaya turun lapangan.

   

Kab. Kuningan segera miliki Gerai PNPM Mandiri Perdesaan

   

     Kuningan News – Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) telah menghasilkan banyak kelompok pengusaha Industri Kecil Menengah (IKM) di Kabupaten Kuningan. Untuk mereka, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bakal membangun sentra penjualan produk UKM PNMP.

   Sentra penjualan produk ini, rencananya akan dibangun di kawasan eks terminal Cirendang pada tahun 2015 mendatang. 

   Jika sudah terbangun, sentra penjualan produk itu nantinya akan sarana bagi masyarakat dalam maupun luar Kuningan untuk menikmati produk-produk unggulan dari kelompok PNMP.“Iya seperti yang direncanakan, sentra penjualan itu akan dibangun tahun depan. Tapi, ada kemungkinan juga tahun ini,”kata Kabid Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat BPMD Kuningan, Gunarto, M.Si kepada Kuningan News belum lama ini.

UPK Tirtamulya Karawang beri 240 Beasiswa

   

    TIRTAMULYA,RAKA- Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) Pedesaan Kecamatan Tirtamulya, memberikan bantuan paket beasiswa bagi 240 siswa dan siswi berbagai tingkat pendidikan. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian UPK setelah mengalami surplus anggaran di tahun 2013 lalu.
   Penyerahan bantuan paket beasiswa ini di lakukan oleh Bupati Karawang, H Ade Swara SH MH di Kantor UPK PNPM Kecamatan Tirtamulya, Kamis (27/2).Kasmin, Ketua UPK PNPM Tirtamulya dalam laporannya mengatakan, tahun 2013 lalu, UPK surplus sebesar Rp 1,6 miliar. 
   

UPK Kadudampit Sukabumi Bagikan Surplus

   

 INILAH.COM, Sukabumi - Selain enam kecamatan di Kabupaten Sukabumi ditengarai bermasalah dalam pengelolaan keuangan PNPM Mandiri Perdesaan ternyata terdapat satu kecamatan yang berprestasi luar biasa yakni Kadudampit.

  Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Kadudampit sejak 2007 hingga 2014 berhasil mengelola keuangan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) hingga surplus dana mencapai Rp1,6 miliar. Bahkan sebesar Rp300 juta disisihkan sebagai anggaran corporate social responsibility (CSR) atau dana untuk kegiatan sosial. Dana CSR disalurkan dalam berbagai bentuk kegiatan sosial kemasyarakatan.

   

BPMPD Jawa Barat gelar Talkshow di Bandung TV

   

      Bandung (18/12). Memperkuat sosialisasi hasil pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan, BPMPD provinsi Jawa Barat menggelar live on air di Bandung Televisi. Talkshow yang tayang dalam program dialog khusus sore pukul 16.30 itu menghadirkan tiga narasumber yaitu Nurtafiyana selaku PJOprovinsi, Sugih Arto Koordinator Provinsi dan Rieswan Graha kepala BPMDPKB Kab. Majalengka.

    Talkshow juga menghadirkan puluhan pelaku PNPM Mandiri Perdesaan dari kec.Sukahaji Kab. Majalengka. Acara yang dipandu presenter Farah Mumtaz itu berlangsung seru. Pada sesion awal, Nurtafiyana menyampaikan positioning PNPM Mandiri Perdesaan terhadap pengurangan kemiskinan baik ditingkat lokal maupuan regional.

   

Perlu Penataan Pengelolaan Keuangan UPK yang lebih baik di Sukabumi

     

SUKABUMI (Pos Kota) – Pengelolaan keuangan PNPM Mandiri Pedesaan di enam kecamatan di Kabupaten Sukabumi bermasalah. Permasalahan keuangan tersebut diindikasikan terjadinya penyimpangan keuangan. Umumnya, penyimpangan keuangan tiap kecamatan tersebut besarannya rata-rata Rp100 juta ke bawah.
     Berdasarkan data Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Sukabumi, keenam kecamatan itu di antaranya Kecamatan Caringin, Sukalarang, Cikidang, Cireunghas, Ciracap dan Simpenan. Malah, program PNPM di dua kecamatan yakni Caringin dan Sukalarang tengah dalam proses penanganan hukum lantaran diindikasikan terjadinya penyelewengan keuangan.
     Kepala BPMPD Kabupaten Sukabumi Dedi Chardiman, mengatakan secara fisik umumnya pelaksanaan PNPM hasilnya bagus. Hanya saja dalam permasalahan pelaporan keuangan yang tidak bagus. Terkait dengan kasus tersebut, pihaknya sudah memperingati agar menyelesaikannya.
   

Sosialiasi Dana Pemerataan Desa via UPK Karawang

   

  LEMAHABANG WADAS, Radar Karawang- Satuan Kerja (Satker) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) dan Fasilitator Kabupaten (Faskab) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, diminta segera menuntaskan soal polemik dana pemerataan desa sebesar Rp 100 juta yang masuk ke Dana Daerah untuk Usaha Bersama (DDUB).
      "SK Bupati juga kita masih nunggu, karena dana pendamping tak bisa cair kalau tidak ada SK beliau. Selain itu juga, harus ada persetujuan gubernur terkait persoalan DDUB ini," kata Fasilitator Kecamatan Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) Gemalembayung Lemahabang, Cucu Sufiyadi, kepada RAKA, Senin (10/3).

UPK Manonjaya-Tasikmalaya memiliki Gedung Baru

Tanggal 17 Desember 2013 merupakan hari bersejarah bagi UPK Kecamatan Manonjaya karena pada tanggal itu Gedung UPK diresmikan Langsung oleh Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum, Acara berlangsung meriah dengan dihadiri oleh anggota DPRD, dinas instansi/OPD , tokoh masyarakat dan tokoh agama serta masyarakat sekitar.

     Kecamatan Manonjaya merupakan salah satu Kecamatan dari 35 Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya yang mendapat bantuan PNPM Mandiri Perdesaan dari tahun 2009. Modal awal untuk kegiatan Simpan Pinjam/SPP sampai dengan tahun 2013 sebesar 1.801.725.000,- dengan asset produktif yang dikelola oleh UPK sampai dengan bulan Oktober 2013 sebesar Rp 2.240.676.701,- sehingga ada perkembangan dana sebesar Rp 438.951.701 (24) %.

   

UPK Makarsari Santuni 180 Jompo dan Fakir Miskin

SEDONG, (CNC).- Unit Pengelola Kegiatan (UPK) “Mekar Sari” Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon melaksanakan kegiatan pemberian santunan kepada orang tua jompo dan fakir miskin sebanyak 180 orang. Kegiatan ini berlangsung di lapang bola “Oray Depa” di Desa Panambangan Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon, Jumat (20/12).

    “Pemberian santunan ini merupakan kegiatan baik dan mulia yang diselenggarakan pengelola PNPM Mandiri Perdesaan khususnya oleh UPK Kecamatan Sedong sebagai bentuk kepekaan dan kepedulian sosial terhadap para jompo dan pakir miskin yang tergolong kepada orang tidak mampu,” kata Sekretaris Camat Sedong, Hendi Syahbudin dalam sambutannya dihadapan Muspika Kecamatan Sedong, tokoh masyarakat dan para undangan.

   

UPK Sedong Cirebon adakan Musyawarah Antara Desa

SEDONG, (CNC).- Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Mekar Sari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon menggelar Musyawarah Antar Desa (MAD) Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Tahunan 2014, Selasa (07/01) bertempat di Aula Kecamatan Sedong.

     Dalam sambutannya Camat Sedong, H. Sutismo mengatakan sangat bangga dengan apa yang telah dilakukan dan dilaksanakan oleh UPK Mekar Sari Kecamatan Sedong, bisa melaksanakan amanah yang di berikan oleh masyarakat sedong dengan baik.

   

UPK Patrol: Program SPP dialihkan ke Peningkatan Kapasitas Usaha Kelompok

PATROL-Indramayu. Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP) Kecamatan Patrol tahun 2013, hasilnya diterima baik oleh masyarakat. Salah satunya karena realisasi pembangunan fisik dan ekonomi, yakni untuk kegiatan usaha melalui program simpan pinjam perempuan (SPP) sesuai sasaran. 

    Hal itu diketahui pada laporan pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan PNPM 2013, yang digelar Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Jaya Abadi PNPM MP Kecamatan Patrol di aula kantor kecamatan Patrol, Kamis (6/3). Acara tersebut dihadiri Camat Patrol Drs H Achmad Mansyur MSi, PJOK PNPM MP H Sandim, seluruh kepala desa dan BPD, serta tim pengelola kegiatan (TPK). Peserta forum rapat LPJ seluruhnya menerima hasil kegiatan PNPM 2013. 
   

UPK Patrol Miliki Gedung Sendiri

PATROL-Indramayu. Unit Pengelolah Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (UPK PNPM MP) Jaya Abadi Kecamatan Patrol, kini memiliki kantor pelayanan sendiri.

     Kantor Pusat Pelayanan Masyarakat (KPPM) yang terletak di perumahan BTN Asri Desa Patrol itu resmi dibuka, Kamis (2/1). Peresmian dilakukan Camat Patrol Drs H Achmad Mansyur Msi. Hadir dalam acara tersebut Kepala BPMD Kabupaten Indramayu H Munzaki, PJOK PNPM MP beserta fasilitator Kabupaten Indramayu Suharti SE dan Endang S Floresia, FT/FK dan PJOK PNPM Patrol, seluruh TPK serta para kuwu dan perwakilan Bank Mandiri cabang Indramayu.

   

UPK Kadugede Kuningan Tebar 200 beasiswa

KADUGEDE. Progresivitas UPK PNPM-MP (Unit Pengelola Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan) Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan terus melejit. Meski terbilang UPK bungsu di Kuningan, namun dalam setiap tahunnya berhasil memunculkan angka surplus yang cukup menggembirakan.

Untuk 2013 saja, surplus UPK mencapai Rp200 juta, sehingga mampu menebar beasiswa kepada 200 siswa SD kurang mampu. Kemarin (13/3) di Balai Desa Kadugede, UPK tersebut mengumpulkan ratusan siswa-siswi SD cakupan Kecamatan Kadugede. Sedikitnya 200 siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu, diberikan beasiswa yang disisihkan dari surplus 2013 sebesar 15 persen.

Ketua UPK se Jabar dilatih Mitigasi Korupsi

   

Lembang. Sejumlah 44 Ketua UPK dari kabupaten Sumedang, Bandung dan Bandung Barat mengikuti pelatihan intensif pencegahan korupsi. Pelatihan bertajuk Bimbingan Teknis tersebut diselenggarakan selama empat hari antara tanggal 23 s/d 26 Februari 2014 di Hotel Takashimaya, Lembang.

     Sebelumnya, acara serupa telah diselenggarakan di Hotel Grand Tryas Cirebon ( 16 s/d 20 2014) yang dihadiri Ketua UPK se Kabupaten Indramayu dan Cirebon. Berselang beberapa hari kemudian, bimtek juga dilakukan di Hotel TirtaSnita Kuningan (18 s/d 20 Februari 2014) yang dihadiri Ketua UPK se Kabupaten Kuningan dan Majalengka.